Cara menghitung pesangon PHK sesuai aturan terbaru

Langkah-langkahnya

1. 1

   Pastikan dulu dasar upah yang dipakai untuk perhitungan

   Komponen pesangon dihitung dari upah, dan menurut PP No. 35/2021 upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap seperti transport harian, uang makan harian, atau lembur tidak masuk hitungan. Kalau kamu hanya menerima upah pokok tanpa tunjangan, maka upah pokok itu yang dipakai. Buka slip gaji terbaru dan pisahkan mana yang upah pokok, mana tunjangan tetap (dibayar rutin tanpa syarat kehadiran), dan mana tunjangan tidak tetap. Salah menentukan dasar upah membuat seluruh hitungan meleset, jadi pastikan angka ini benar sebelum lanjut.

2. 2

   Tentukan alasan PHK karena pengalinya berbeda-beda

   Ini langkah yang paling sering dilewati. Besaran pesangon bukan angka tunggal - pengalinya berubah tergantung alasan PHK yang diatur PP No. 35/2021. Contoh: PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian dapat 1x ketentuan UP, sedangkan perusahaan tutup karena rugi 2 tahun berturut dapat 0,5x UP. PHK karena pensiun, meninggal dunia, perusahaan pailit, sampai pelanggaran berat masing-masing punya pengali sendiri. Pastikan kamu tahu alasan resmi yang dicantumkan perusahaan, karena itu menentukan apakah kamu berhak 0,5x, 1x, atau 2x dari rumus dasar.

3. 3

   Hitung uang pesangon (UP) berdasarkan masa kerja

   Uang pesangon mengikuti tabel masa kerja di PP No. 35/2021: masa kerja kurang dari 1 tahun = 1 bulan upah; 1 sampai kurang dari 2 tahun = 2 bulan; dan bertambah 1 bulan tiap tahun hingga maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih. Ini adalah ketentuan dasar (1x). Setelah dapat angka dasar ini, kalikan dengan pengali sesuai alasan PHK dari langkah sebelumnya. Misal masa kerja 5 tahun berarti UP dasar = 6 bulan upah; kalau PHK efisiensi (1x), maka UP = 6 bulan upah penuh.

4. 4

   Hitung uang penghargaan masa kerja (UPMK)

   UPMK hanya berlaku untuk masa kerja minimal 3 tahun. Tabelnya: 3 sampai kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah; 6 sampai kurang dari 9 tahun = 3 bulan; dan bertambah hingga maksimal 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. Sama seperti UP, angka ini adalah ketentuan dasar yang kemudian dikalikan pengali sesuai alasan PHK. Karyawan dengan masa kerja di bawah 3 tahun tidak mendapat UPMK sama sekali, jadi pastikan masa kerjamu memenuhi ambang ini sebelum memasukkan komponen ini ke total.

5. 5

   Tambahkan uang penggantian hak (UPH)

   UPH adalah komponen ketiga, isinya hak-hak yang belum kamu terima. Yang umum: sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang untuk kamu dan keluarga ke tempat penerimaan kerja (kalau relevan), serta hal lain yang diatur dalam kontrak atau peraturan perusahaan. Berbeda dari UP dan UPMK, UPH tidak dikalikan pengali alasan PHK - dihitung apa adanya sesuai nilai hak yang tersisa. Minta rincian sisa cuti dari HR dan cek peraturan perusahaan untuk komponen UPH lain yang mungkin berlaku untukmu.

6. 6

   Jumlahkan total dan bandingkan dengan tawaran perusahaan

   Total pesangon = (UP x pengali) + (UPMK x pengali) + UPH. Hitung sendiri angka ini sebelum perusahaan menyodorkan tawaran. Sering kali tawaran awal perusahaan lebih rendah dari hak normatif, terutama saat kondisi keuangan sulit. Dengan punya angka sendiri, kamu punya dasar untuk bernegosiasi atau menolak tawaran yang di bawah ketentuan. Jangan menandatangani apa pun sebelum kamu paham angka yang seharusnya. Kalau ada selisih besar antara hitunganmu dan tawaran perusahaan, itu sinyal untuk konsultasi lebih lanjut.

7. 7

   Konfirmasi ke Disnaker sebelum menerima atau menolak

   Perhitungan di artikel ini adalah kerangka umum. Kasus nyata punya banyak variabel: jenis PHK, isi perjanjian kerja bersama (PKB), peraturan perusahaan, dan kondisi spesifik yang bisa mengubah hasil. Sebelum kamu menandatangani penyelesaian atau menolak tawaran, bawa slip gaji, kontrak, dan hitunganmu ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk konfirmasi gratis, atau ke LBH dan serikat pekerja kalau ada. Mereka bisa memverifikasi apakah angka perusahaan sesuai hukum dan membantu kalau ada perselisihan. Jangan mengandalkan hitungan sendiri untuk keputusan final.

Pertanyaan yang sering ditanya

Upah apa yang dipakai untuk menghitung pesangon?+

Menurut PP No. 35/2021, dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang dibayar rutin tanpa dikaitkan kehadiran atau kinerja, misalnya tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga tetap. Yang tidak masuk hitungan adalah tunjangan tidak tetap seperti uang transport harian, uang makan harian, dan upah lembur, karena nilainya bergantung kehadiran. Kalau struktur gajimu hanya upah pokok tanpa tunjangan tetap, maka upah pokok itulah yang dipakai. Penting memeriksa slip gaji dengan teliti, karena salah menentukan dasar upah akan membuat seluruh perhitungan pesangon menjadi keliru.

Apakah karyawan yang mengundurkan diri (resign) mendapat pesangon?+

Tidak. Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak berhak atas uang pesangon (UP) maupun uang penghargaan masa kerja (UPMK). Yang menjadi hak karyawan resign adalah uang penggantian hak (UPH) seperti sisa cuti yang belum diambil, ditambah uang pisah yang besaran dan ketentuannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Karena uang pisah tidak punya rumus baku dari pemerintah, besarannya bisa berbeda antar perusahaan, bahkan ada yang tidak memberikannya kalau tidak diatur. Inilah salah satu alasan banyak orang menahan diri resign dan menunggu di-PHK, meski itu pertimbangan yang harus ditimbang matang.

Bagaimana pesangon untuk PHK karena efisiensi perusahaan?+

PP No. 35/2021 membedakan dua situasi efisiensi. Kalau PHK efisiensi dilakukan karena perusahaan mengalami kerugian, pengalinya 0,5x uang pesangon, 1x uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kalau efisiensi dilakukan untuk mencegah kerugian (perusahaan belum rugi tapi melakukan langkah pencegahan), pengalinya 1x uang pesangon, 1x uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Perbedaan istilah 'karena kerugian' versus 'untuk mencegah kerugian' ini sangat menentukan besaran yang kamu terima, jadi pastikan kamu tahu alasan resmi yang dicantumkan perusahaan di surat PHK dan jangan ragu mempertanyakannya kalau tidak jelas.

Apakah karyawan kontrak (PKWT) dapat pesangon kalau kontraknya habis?+

Karyawan PKWT yang kontraknya berakhir secara normal tidak mendapat uang pesangon, tetapi berdasarkan PP No. 35/2021 berhak atas uang kompensasi. Uang kompensasi dihitung proporsional dengan masa kerja: PKWT selama 12 bulan penuh mendapat kompensasi sebesar 1 bulan upah, dan untuk masa kerja kurang atau lebih dihitung secara proporsional. Ini berbeda dari pesangon karyawan tetap (PKWTT). Namun kalau PKWT diputus sebelum kontrak berakhir tanpa alasan yang sah, pihak yang memutus wajib membayar ganti rugi sebesar upah sampai berakhirnya jangka waktu kontrak. Periksa tanggal mulai dan berakhir kontrakmu untuk memastikan hak kompensasi yang benar.

Berapa pesangon maksimal yang bisa diterima karyawan tetap?+

Untuk komponen uang pesangon (UP), nilai maksimal dalam ketentuan dasar adalah 9 bulan upah, dicapai pada masa kerja 8 tahun atau lebih. Untuk uang penghargaan masa kerja (UPMK), nilai maksimal dasar adalah 10 bulan upah, dicapai pada masa kerja 24 tahun atau lebih. Jadi secara kasar, karyawan dengan masa kerja sangat panjang bisa mendapat sampai 19 bulan upah untuk komponen UP dan UPMK gabungan pada skenario pengali 1x, ditambah uang penggantian hak. Tapi ingat, angka final selalu bergantung pengali sesuai alasan PHK - ada skenario 0,5x, 1x, sampai 2x yang mengubah total secara signifikan. Hitung berdasarkan kasus spesifikmu, bukan asumsi maksimal.

Apakah perusahaan boleh membayar pesangon di bawah ketentuan?+

Secara hukum, perusahaan wajib membayar pesangon minimal sesuai ketentuan PP No. 35/2021 berdasarkan alasan PHK yang berlaku. Namun dalam praktik, banyak perusahaan menawarkan angka di bawah hak normatif, terutama saat kondisi keuangan sulit, dan berharap karyawan menerima karena tidak tahu hitungan yang benar atau ingin proses cepat selesai. Kamu berhak menolak tawaran yang di bawah ketentuan dan menegosiasikannya. Kalau perusahaan tetap bersikeras, kamu bisa menempuh perundingan bipartit, lalu mediasi melalui Disnaker, hingga Pengadilan Hubungan Industrial. Jangan menandatangani penyelesaian (sering disebut 'PB' atau perjanjian bersama) sebelum yakin angkanya adil, karena tanda tangan biasanya mengikat.

Apakah karyawan yang di-PHK karena pelanggaran berat tetap dapat pesangon?+

PHK karena karyawan melakukan pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB - setelah diberi surat peringatan sesuai prosedur - umumnya tidak mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Yang tetap menjadi haknya adalah uang penggantian hak (UPH) dan uang pisah yang diatur dalam perjanjian. Namun penting dicatat bahwa PHK semacam ini harus melalui prosedur yang sah, termasuk surat peringatan bertahap kecuali untuk pelanggaran tertentu. Kalau kamu merasa PHK dilakukan tanpa prosedur yang benar atau tuduhannya tidak berdasar, kamu berhak menggugat melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam situasi seperti ini, bantuan hukum dari LBH atau serikat pekerja sangat dianjurkan.